Opini dan Proporsi

Dan hari itu datang. Wafatnya Pak Harto, 27 Januari 2008. Sebagai manusia yang menjadi bagian dari peradaban tentunya kita harus punya rasa hormat. Tapi sebagai manusia yang dikaruniai nalar kita juga tetap harus berpihak kepada kebenaran. Karena keberpihakan kepada kebenaran selalu 'memenangkan' manusia.

Tapi liputan media TV membuat saya sakit perut. "Reportase" yang kadung diracuni gaya infotainment bukan cuman menjengkelkan karena jauh dari akurasi, apalagi kredibel, tapi penuh dengan kesalahan-kesalahan mulai dari tehnis (seperti penyebutan nama mantan pejabat), hingga 'coverage' alias liputannya sendiri. Para 'reporter' kebanyakan kadung melodramatis berlebihan, "Inilah hari penuh kedukaan mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia, dst, dst." Di saluran lain seorang 'reporter' tengah melaporkan, "Ribuan orang tumpah ruah ke jalan Cendana, dst." Tidak ada yang ingat di hari itu barangkali keluarga orang-orang yang hilang akibat kekerasan politik era Suharto saat itu menonton televisi dan masih juga bertanya-tanya kapan keadilan berpihak kepada mereka. Malam harinya, seorang pemandu acara nyaris berdebat kusir dengan seorang pengamat politik yang juga jengkel dengan liputan televisi. "Bukankah bangsa kita bangsa yang pemaaf?" 'gugat' si pemandu acara. Astaga. Yang beginian kok bisa kerja di media ya?

Belum lagi sebutan 'Pahlawan Besar', 'Bapak Pembangunan', lagu Gugur Bunga yang tak henti, kecuali di satu saluran televisi swasta. Apa yang salah? Banyak! Figur Kepala Negara memang layak dihormati. Tapi, posisi itu tetap tak luput dari kewajiban mematuhi hukum. Sejak tahun 1897 Lord Acton dalam suratnya ke Bishop Mandell Leighton sudah menyadari betapa berbahayanya figur pemegang kekuasaan. Dan di suratnya itulah ia mengatakan salah satu ungkapan yang paling legendaris, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. (Because) Great men are always bad men" Praktik kekuasaan yang tiada batas memang selalu membahayakan. Dalam kasus Pak Harto, hal itu diperparah dengan tidak adanya batas waktu yang bisa membatasi lamanya beliau berkuasa saat itu. Sebagai penguasa, sebagai manusia, inilah yang menjebak beliau pada akhirnya.

Jangan pernah lupa, di masa beliaulah timbul istilah 'Demokrasi Pancasila', dan dampak dari penerapan Demokrasi Pancasila ini gila-gilaan akibatnya. Tak ada oposisi, tak ada yang bisa bicara, bahkan pers pun bungkam. Karena kalau tidak? Pers yang harusnya bisa menyuarakan opini publik itu diberangus.

Jangan juga pernah lupa, di masa itu pula kita kenal 'dwifungsi ABRI'. Betapa takutnya publik pada oknum berseragam, karena mereka bisa melakukah apa saja. Dan lebih gilanya, mereka juga yang menjadi pembina sejumlah cabang olah-raga, duta besar, juga kepala daerah.

Jangan sampai ada yang lupa, di masa yang sama ada belasan peraturan RESMI yang membatasi gerak-laku warga Indonesia keturunan Cina! Tengok PP No. 14/1967 yang dahsyat itu. Sebagai akibat dari PP ini, maka warga Indonesia keturunan Cina tidak bisa berbahasa Cina, tak punya nama Cina, dan dilarang total menggunakan aksara Cina untuk kepentingan apapun. Lebih gila lagi, akibat peraturan ini, bahkan bagi WNI asli seperti saya, hari ini saya wajib merasa malu, karena pernah ada lembaran hitam sejarah negeri kita yang membenarkan penumpasan akar budaya Cina, sehingga kawan-kawan kita itu perlu mendeklarasikan bahwa mereka adalah WNI Keturunan, dan ini hanya berlaku bagi keturunan Cina saja! Tidak bagi kawan-kawan kita yang WNI keturunan Arab, Eropa, maupun yang lainnya. Kalau itu belum cukup, masih ada PP lain lagi di tahun 80-an yang melarang didirikannya rumah ibadah atau renovasi kelenteng Cina. Buat kita, yang sama-sama WNI 'asli'--kita WAJIB MERASA MALU meski hal PP No. 14/1967 itu sudah dicabut di masa Gus Dur, namun sekali lagi, jangan pernah lupa kita pernah sepakat buat ikut-ikutan jadi diskriminatif terhadap teman-teman WNI Keturunan ini dengan tidak pernah mau tahu soal budaya mereka, bahkan ikut mengamini eksistensi WNI Keturunan, dan karenanya bisa jadi kita juga ikut kontribusi menjadikan WNI Keturunan ini 'malu jadi Cina'. Padahal itu semua tidak perlu.

Jangan sedetik pun kita lupa, sejumlah orang yang hilang tidak menentu hingga hari ini, juga kebanyakan adalah korban dari keberanian mereka dalam upaya menciptakan perubahan setelah kita ditekan untuk tidak boleh bicara selama puluhan tahun. Di antara mereka yang hilang itu adalah anak, suami, ayah, ibu, istri, dari seseorang.

Belum lagi gebyar korupsi yang kadung dianggap membudaya itu. Harta salah seorang putra Suharto yang kini menjadi bintang infotainment akibat perceraiannya itu disebut sekitar Rp. 2,75 triliun! Bandingkan dengan angka pengangguran hari ini. Atau dengan kenaikan harga bahan dasar seperti minyak goreng dan ketiadaan kedele, dll itu.

Tuntaskan dulu masalah hukumnya, baru kita maafkan. Biarpun beliau sudah tak ada, tetap ada tanggung-jawab yang bisa diteruskan oleh turunannya. Karena, di satu masa, 'bapak pembangunan' sempat lupa, bahwa ia harusnya menjadi bapak dari 220 juta penduduk Indonesia, bukan cuman bapak dari lima orang anaknya yang semua pengusaha sukses itu.

Jangan mau dibuat lupa, bahwa apapun yang ada di ruang publik urusannya adalah urusan hukum. Bahwa kita menyempatkan diri bela sungkawa, monggo. Tapi jangan lantas belagak lupa, lalu karena emosional buru-buru memaafkan. Urusan kebenaran adalah urusan pembelaan terhadap harkat manusia. Ini yang harus dipahami. Jangan buru-buru menulis puisi selamat jalan dengan mendayu-dayu, apalagi kalau belum betul-betul tahu apa yang sebetulnya menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga yang kadung ditakdirkan hidup di masa yang penuh PR seperti sekarang ini.

Yang jelas, persis seperti kata Milan Kundera, TOLAK LUPA!

*)Saya lumayan terhibur mendengar pidato SBY di pemakaman itu, beliau tidak menyebut kata Kami Bangsa Indonesia Memaafkan. Ini penting, dan mengimplikasikan masih ada harapan.

Lagu Bloggers (Jangan Sampai)..

Saya kagum waktu tahu bahwa acara Pesta Bloggers itu benar-benar ada! Bukan rumor! "Lo mau dateng?" tanya salah seorang teman. Saya menggeleng. Hari-hari pesta buat saya sudah lewat lah, kalah dengan kapasitas 'urat sabar' yang jauh lebih pendek dibanding jalur-jalur busway yang semakin panjang dan menjalar kemana-mana seolah-olah mau memastikan kemacetan di DKI belum sempurna. Terima kasih banget lho Bang Yos.

Kemudian liputan Pesta Bloggers pun muncul di media cetak terkemuka. Sukses! Begitulah kabarnya, karena ribuan bloggers datang ke pesta itu rupanya. Bahkan ada pejabat negara! Nah, bagian ini bikin saya deg-degan. Karena beliau bersemangat betul menambah jumlah bloggers di Indonesia (oke, bagian ini masih bisalah). Nah, saya berharap akan ada sedikit keterangan soal rencana kongkrit menambah jumlah bloggers yang berarti juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas akses internet, dan tentunya ketersediaan komputer yang memadai di seluruh negeri kita tercinta, yang secara geografis sangat 'full' tantangan ini.

Tentu kita tahu, sampai beberapa waktu silam rasio jumlah telepon per penduduk Indonesia masih di bawah rata-rata dibanding banyak negara-negara lain. Jangan tertipu tampilan rekan sejawat atau teman gaul kita yang multi-gadget lah, mereka-mereka ini kan kode posnya masih dekat dengan kita? Buat sejenak, silakan bayangkan peta Indonesia. Nah, kebayang kan? Memang ideal kalau seluruh nusantara bisa mengakses internet, dengan demikian makin banyak juga bloggers di mana-mana kan gitu? Tapi caranya gimana nih?

Oke, balik ke liputan Pesta Bloggers tadi, insentif untuk meningkatkan jumlah bloggers dari Pak Menteri ternyata antara lain dengan menyebut perlunya ada Lagu Bloggers (bo')! Panik lah saya untuk tiga hal utama:

(1) Saya rajin meledek kawan-kawan Malaysia yang pernah punya LAGU I.T. (Informasi dan Teknologi), yang syairnya lebih baik saya sensor (meski saya anti sensor) demi ketenangan jiwa kita bersama,

(2) Saya jadi mikir, emangnya blogger itu profesi ya? Ah, yang bener??

(3) Sejarah sudah membuktikan, negara-negara yang kelewat rajin bikin lagu kerap ribet mengurusi hal-hal yang lebih esensial seperti hak azasi, pentingnya perbaikan ekonomi, pendidikan, dll. Ini masuk akal lho, di mana-mana buat lagu kan perlu waktu? Apalagi kalau targetnya lagu itu harus jadi lagu wajib, wah, latihannya berat jeng, emangnya enak jadi penyanyi? Oh, satu lagi argumen saya! Kita sebut saja nomor (3b), supaya tidak terkesan saya kelewat bawel,

(3b) Gimana sih implementasi Lagu Bloggers ini nantinya? Kapan dipakainya gitu? Apa maksudnya sambil nge-blog kita wajib nyanyi lagu ini? Kalau iya, bagaimana kalau kita sedang nge-blog di tempat umum seperti kafe atau warnet? Kecuali lagu ini bisa meningkatkan kapasitas komputer plus sambungan internet dan daya pikir kita plus sejumlah manfaat lain seperti anti banjir, anti macet, anti bangkrut, ringan jodoh-kalau perlu, kayaknya enggak urgent banget deh lagu ini. Maaf, tambahan sedikit..poin (3c),

(3c) Kita kan sudah tidak boleh eksklusif? Hari gini gitu lho. Nah, dari niatnya saja sudah jelas, lagu ini terbatas hanya bagi para bloggers, kalau ada orang yang tinggal di tempat terpencil jauh dari akses internet, padahal punya vokal oke dan ikutan nyanyi lagu ini gimana? Mau didenda? Ditahan?

Ringkasnya, TOLONG tunda rencana soal Lagu Bloggers ini. Kalau kadung jalan, silakan brief ulang komposernya (siapapun dia), paling baru termin pembayaran pertama? Ganti saja dengan Lagu Anti Busway! Minimal kegunaannya jelas, membekali warga DKI untuk class action sambil menyanyikan lagu selain Halo Halo Bandung, wong busway adanya di Jakarta kan?

GOKIL!

Saya adalah 'banci majalah', bukan majalah perempuan yang serba tebal dan wangi itu, tapi majalah seperti The Face, dan Interview. Dua majalah ini, dulunya, waktu nilai tukar dolar masih sangat manusiawi, sempat masuk daftar langganan saya. Dan tiap bulan tentunya saya tunggu-tunggu.

Interview sangat nyeleneh, tapi punya editorial jelas, dan enggak cuman tampil gaya. Seperti judulnya, wawancara di dalamnya juga selalu asik. Majalah ini dulunya didirikan Andy Warhol. Setelah saya beralih jadi penulis full-time di tengah gejolak ekonomi kita yang tak kunjung kelar, tentunya langganan majalah macam ini jadi tidak realistis untuk diteruskan. Tapi arsipnya tentu masih saya simpan.

Alhasil, saya pun menemukan satu edisi Interview yang mengundang alm. Gianni Versace sebagai editor tamu. Dahsyatnya edisi ini bukan cuma jadi edisi fashion semata, tapi secara intim, Versace mengajak kita memahami filosofi hidupnya yang tak biasa. Di antaranya dia bilang, "Be done with craziness. But, be crazy with what you do." Ini paham yang saya setuju. Karena kalau kurang 'tergila-gila' dengan apa yang kita kerjakan, buat apa dikerjain kan?.

FAQ Jelang 21 April

"Jadi, apa pendapat kamu soal maraknya perempuan yang jadi (pilih salah satu: penulis/pembuat film/astronot/pembalap, dll) akhir-akhir ini?" Biasanya, kalau sedang buru-buru, 'bocoran' buat menjawab pertanyaan macam ini adalah: "Menurut saya positif!" Tapi kalau lagi 'kambuh', seperti saya beberapa hari yang lalu, sayapun menjawab, "Maksudnya 'marak'? Memangnya ada datanya?" Yang bertanya mengangkat alis, mengira saya bercanda. Saya tersenyum lebar, dia mengulang pertanyaannya, kali ini ditambah kata 'fenomena'. "Itulah mas, menurut saya, kalau mau bilang 'fenomena'-berarti harus ada data. Dua ratus? Tiga ratus? Berapa?" Saya belagak tenang. Ingin melihat reaksinya. Reporter itu berdehem, lalu tanya lagi, "Ya..sekarang kan banyak nih Prim, (pilih salah satu: penulis/penulis skenario/pembuat film/astronot/apalah) perempuan. Pendapat kamu gimana? Sebagai penulis perempuan juga?" Sekali ini dia akurat! Saya memang perempuan! Jawaban saya, "Justru saya pingin tanya, kalau menurut mas dan teman-teman reporter yang laki gimana?" Orang itu melihat saya, lalu tertawa. Saya ikut ketawa juga deh, daripada nganggur?

Menjawab pertanyaan begini memang bingung lho. Serius. Perkaranya simpel banget buat saya dan buat banyak sekali teman-teman seprofesi yang kebetulan perempuan juga, kita mah kerja ya kerja aja kan? Udah kita yang kerja, eh, ujung-ujungnya kok ya ditanyain pendapat bekerja sebagai perempuan kayak apa? Masih bagus enggak gue ceritain kerja pas PMS! Emangnya enak??

Tapi itulah realita perempuan dan media, dari dulu sampai sekarang masih sama. Pertanyaan wajib buat perempuan bekerja yang berumah-tangga, "Bagaimana cara Anda membagi waktu?" Pernah enggak pertanyaan ini diajukan ke narasumber laki-laki? Kalau mau adil, sekarang lho waktunya kita tanya ke tokoh massa yang berpoligami, "Bagaimana cara AA membagi waktu?" Adil dong? Katanya emansipasi? Atau pertanyaan bete seperti, "Pendapat kamu tentang 'sastra wangi'?" Coba saya perjelas, dengan keyakinan dan rasa hormat pada para perempuan yang bersusah payah menulis, saya tahu betul enggak pernah ada tuh yang mulai menulis dan menjuluki diri mereka sendiri sebagai 'sastra wangi'. Itu bedanya jadi penulis dengan bikin grup band tau? Lagian yang ngasih label 'sastra wangi' itu kok enggak mikir ya? Selain istilah itu 'useless', kalau saya jadi penulis laki saya pasti demo! Tersinggung! Emangnya dengan kata lain penulis laki masuk ke dalam kategori 'sastra bau'? Makanya jangan ribet di istilah!

Demi Kartini, kalau percaya emansipasi, jangan mau dikasih label, penulis/pekerja film/astronot/pembalap atau apapun 'perempuan'. Terlahirlah sebagai perempuan, lalu berusaha sebisanya jadi manusia yang utuh, dan sukur-sukur jadi pekerja sesuai panggilan hati. Titik. Itu yang dunia perlu, dan itu yang Kartini mau. Ya enggak sih? Satu hal yang sebetulnya sudah menguntungkan kita, Bahasa Indonesia tak kenal jender!